Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif Sudah Tidak Relevan

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum presiden tanggal 8 Juli 2009 lalu mengindikasikan bahwa kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat akan terus berlanjut. Hal ini bisa kita lihat pada pemerintahan SBY-JK di mana dalam lima tahun masa pemerintahan mereka, politik luar negeri Indonesia sangat mengarah kepada AS dan negara-negara Barat lainnya. Fakta tersebut dapat dilihat misalnya dalam aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia pada era SBY-JK begitu liberal, seperti utang luar negeri yang menumpuk, dibukanya kembali hubungan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF), penjualan badan usaha milik negara kepada pihak asing, diubahnya status lembaga pendidikan formal menjadi badan hukum pendidikan, dan lain sebagainya.

Sejarah politik luar negeri Indonesia sejak merdeka sampai sekarang telah membuktikan kepada kita bahwa bebas aktif hanya teori semata dan tidak pernah dipraktekkan oleh republik ini. Pada saat para diplomat Indonesia memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, mereka sangat condong melobi negara-negara Timur Tengah dengan menggunakan sentimen agama Islam. Pada masa pemerintahan Soekarno, seperti yang kita telah ketahui, sangat condong kepada Uni Soviet. Hal ini terbukti salah satunya dengan gagasan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom).

Selanjutnya pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, terlihat kecondongan yang sangat besar kepada Amerika Serikat. Menumpuknya utang luar negeri, hubungan yang tidak terlalu dekat dengan Rusia, dan hampir putusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan China menunjukkan hal tersebut.

Pada era reformasi, tidak terlalu berbeda dengan dua pemerintahan tadi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, ketika itu pemerintah cukup condong kepada negara-negara Timur Tengah. Pada saat itu Pak Habibie mengutus Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dijabat oleh Rahadi Ramelan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Zaman Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri juga tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru dan SBY saat ini yang liberal. Pemerintahan yang “berkiblat” pada AS dan Barat, penjualan BUMN kepada pihak asing, utang luar negeri yang terus bertambah, dicabutnya subsidi-subsidi pokok, dan sebagainya merupakan beberapa kebijakan yang diambil pada masa-masa tersebut.

Dari contoh sejarah yang telah saya sebutkan di atas tadi, mampu membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah tidak relevan. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah. Sebagaimana yang didengungkan oleh presiden pertama kita, Ir. Soekarno yaitu “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri”.

Oleh sebab itu, pemerintah kita harus langsung mencabut politik luar negeri yang bebas aktif, kemudian “mengkiblatkan diri” kepada “kiblat” yang benar. Menurut saya, “kiblat” yang paling tepat bagi Republik Indonesia adalah Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya. Selain sama-sama negara dengan penduduk mayoritas Islam, juga sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka, seperti dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi misalnya, negara-negara Timur Tengah rata-rata merupakan negara yang gersang, sedangkan Indonesia negara yang subur. Hasil produksi pertanian dan perkebunan seperti buah-buahan dan sayur-mayur milik kita dapat diekspor ke Timur Tengah yang memang membutuhkan. Dengan begitu devisa kita pun dapat bertambah.