Pendahuluan
Dalam sejarah suatu negara, ada kalanya sejumlah perubahan, baik dalam bidang sosial maupun politik, mencapai tahap kritis secara bersamaan. Hal ini menjadi tanda untuk dilakukannya suatu revolusi dalam arti yang seluas-luasnya. Bagi Jepang, titik balik seperti itu dialami pada pertengahan abad ke-19. Titik balik tersebut ditandai dengan masuknya Jepang dalam hubungan dengan banyak negara Barat; pilihan antara model kelembagaan Eropa dan Amerika Serikat (AS), bukan lagi model kelembagaan Cina yang selama itu banyak diadopsi; dan langkah pertama menuju perkenalan dengan industri kapitalis.
Perkembangan-perkembangan ini terjadi lebih kurang bersamaan dengan jatuhnya bakufu Tokugawa, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan kaisar (tennô). Oleh karena itu, terjadi banyak perubahan dalam kondisi kehidupan bangsa dan negara Jepang. Masuknya Jepang dalam hubungan dengan banyak negara Barat tidak lain akibat dilaksanakannya kebijakan pembukaan negara (kaikoku). Kebijakan tersebut tak lepas pula dari desakan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan di Jepang. Oleh sebab itu, hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara Barat tidak semulus yang diharapkan, bahkan banyak membawa kerugian akibat disetujuinya perjanjian-perjanjian yang tidak adil.
Kebijakan Isolasi Negara
Interaksi antara Jepang dengan negara-negara Barat sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-16. Interaksi pertama diawali ketika seorang yang berkebangsaan Portugis secara kebetulan terdampar di Tanegashima, sebelah selatan Kyushu, pada tahun 1543. Interaksi ini lalu dilanjutkan dengan dibukanya hubungan perdagangan antarkedua negara dan penyebaran agama Katolik, yang dimulai saat tiga orang pendeta Jesuit Portugis, salah satunya bernama Francis Xavier (Portugis: Francisco Xavier), tiba di Kagoshima dengan sebuah jung Cina pada tahun 1549. Selain perdagangan dan penyebaran agama Katolik, ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, seperti cara pembuatan senapan, ilmu hitung altileri, praktik navigasi dan kartografi, teknik pertambangan, dan pembuatan benteng pertahanan, juga diserap. Teknologi pembuatan senapan, terutama, sangat berguna untuk mendukung berbagai perang saudara yang banyak berkecamuk di Jepang pada masa itu. Hal ini disebabkan karena para pendeta Jesuit tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, beberapa daimyô di Kyushu menganggap penting untuk mengembangkan hubungan dengan para pendeta Jesuit.
Interaksi ini terus berlangsung sampai rezim bakufu Tokugawa memberlakukan kebijakan isolasi negara (sakoku) pada tahun 1639. Diberlakukannya kebijakan isolasi negara tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu. Pada awal tahun 1638, terjadi pemberontakan petani besar-besaran di Semenanjung Shimabara, tidak jauh dari Nagasaki, karena pemberlakuan sistem pajak yang sangat keras oleh bakufu. Banyak penganut Katolik yang turut serta dalam pemberontakan tersebut. Mereka tampaknya ambil bagian dalam pemberontakan tersebut karena terdorong oleh keputusasaan akibat selalu dikejar-kejar penguasa Tokugawa. Bangsa Portugis, yang lebih banyak memiliki musuh daripada teman di Jepang karena persaingan dagang, dituduh membantu pemberontak secara langsung dengan memasok persenjataan dan secara tidak langsung dengan menyelundupkan misionaris ke Jepang.
Pemberontakan tersebut akhirnya berhasil dipadamkan oleh bakufu dengan bantuan Belanda. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 1639, bakufu mengeluarkan kebijakan isolasi negara untuk mencegah masuk dan menyebarnya suatu agama ke Jepang serta untuk mengontrol atau mengendalikan perdagangan luar negeri. Walaupun begitu, pemerintah bakufu Tokugawa masih tetap menjalankan hubungan perdagangan dengan Cina dan Belanda. Belanda menjadi satu-satunya bangsa Eropa yang diizinkan berdagang di Jepang. Akan tetapi, kantor dagang mereka harus dipindahkan dari Hirado ke Dejima, di pelabuhan Nagasaki, sebab di sana mereka lebih mudah untuk diawasi.
Kebijakan isolasi negara yang pada awalnya hanya melarang orang-orang Jepang pergi ke luar negeri dan melarang orang-orang asing datang ke Jepang menjadi lebih keras pada beberapa tahun sesudahnya dengan dikeluarkannya aturan yang melarang orang-orang Jepang yang berada di luar negeri kembali ke Jepang. Oleh sebab itu, tidak heran apabila di beberapa negara seperti AS dan Brasil terdapat warga keturunan Jepang.
Kedatangan Bangsa Barat
Sekitar abad ke-18, kapal-kapal dari berbagai negara, seperti Inggris, Rusia, dan AS, mulai berdatangan dengan jumlah yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Namun, bakufu tetap teguh pada pendiriannya dan memastikan bahwa kebijakan isolasi negara tidak akan tergoyahkan. Hal itu membuat bakufu terus meningkatkan penjagaan di garis-garis pantai. Puncaknya, pada bulan April 1825, bakufu mengeluarkan sebuah perintah untuk mengusir kapal-kapal asing yang datang ke Jepang (ikokusen uchi harai rei) sebagai tanda bahwa Jepang tetap akan memegang teguh pendiriannya untuk menjalankan kebijakan isolasi negara.
Pada tanggal 8 Juli 1853, sebuah armada AS yang terdiri dari empat buah kapal perang, yang dikenal dengan sebutan kurofune (kapal hitam) oleh orang-orang Jepang, berlabuh di Uraga, Teluk Edo (sekarang Teluk Tokyo). Kapal-kapal perang yang terdiri dari dua kapal api dan dua kapal layar tersebut dipersiapkan untuk melakukan aksi. Komandannya, Komodor Matthew C. Perry dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak bersedia untuk menerima siapapun yang ingin bertemu dengannya, kecuali pejabat resmi Jepang yang paling tidak memiliki pangkat setingkat dengannya. Ia membawa surat dari Presiden Millard Fillmore. Dalam surat tersebut, Fillmore menyatakan bahwa AS ingin membuka hubungan baik dengan Jepang dan meminta perlakuan lebih baik bagi awak kapal yang kapalnya karam atau terdampar, fasilitas untuk mengisi batu bara dan perbekalan di pelabuhan-pelabuhan Jepang, dan apabila memungkinkan, izin untuk berdagang. Perry sendiri menambahkan sepucuk surat yang secara tidak langsung menyatakan bahwa jika permintaan tersebut ditolak, ia akan kembali untuk memperoleh jawaban pada musim semi berikutnya dengan membawa kekuatan yang jauh lebih besar. Ancaman itu membuat bakufu berjanji untuk memberi jawaban atas permintaan AS pada tahun berikutnya.
Sebenarnya, yang menjadi alasan mengapa AS menginginkan Jepang membuka negaranya adalah peristiwa yang terjadi di AS sendiri. Pada tahun 1848, AS merebut California dari Meksiko dan menjadikannya salah satu negara bagiannya. California sendiri memiliki wilayah yang cukup luas dan beberapa wilayahnya terletak di pesisir barat benua Amerika. Dengan pencaplokan California ini, AS memperoleh wilayah pantai yang luas di Pasifik. Saat itu pula, Shanghai menjadi salah satu tempat terpenting dalam perdagangan AS maka sempat timbul wacana untuk membuka jalur pelayaran dari San Francisco di California ke Shanghai. Karena wilayah Jepang terletak di antara jalur tersebut, terlebih lagi dengan adanya laporan-laporan Belanda yang menyatakan bahwa di pulau-pulau Jepang terdapat endapan batu bara, maka tak ada kata lain selain memaksa Jepang membuka negerinya.
Pada bulan Agustus 1853, Angkatan Laut Rusia yang dipimpin oleh Laksamana Putyatin berlabuh di Nagasaki dengan empat buah kapal. Tujuan mereka lebih kurang sama dengan yang AS inginkan. Mereka meminta Jepang membuka pelabuhan untuk tempat persinggahan dan perdagangan. Namun, karena bakufu tidak memberikan jawaban maka Putyatin kembali ke Rusia.
Pada bulan Februari 1854, Perry datang kembali dengan membawa delapan buah kapal. Dalam waktu sekitar setengah tahun semenjak kedatangan Perry yang pertama, para penentu kebijakan di Edo telah mengadakan musyawarah dengan para penguasa feodal Jepang. Akan tetapi, dalam masyarakat terjadi perbedaan pendapat yang sukar dicari titik temunya. Ada yang berpendapat bahwa tuntutan yang menghina tersebut mutlak harus ditolak, bahkan kalau perlu dengan perang sekalipun. Menerima tuntutan tersebut berarti menodai kehormatan nasional dan menginjak-injak martabat bakufu. Pendapat lain mengatakan bahwa mencoba mengulur, jika itu berarti berkompromi, boleh dilakukan mengingat Jepang lemah dalam bidang militer. Waktu yang diperoleh bisa digunakan untuk menyiapkan diri guna menghadapi perang dengan mempelajari teknologi dan persenjataan Barat.
Menghadapi keadaan yang tidak menentu ini, Abe Masahiro, anggota dewan senior Tokugawa (rôjû), memutuskan untuk menerima sebagian besar usulan Perry jika upaya-upaya lain yang dilakukan tidak berhasil. Abe menyadari bahwa diperlukan adanya kesepahaman umum dalam rangka mengeluarkan kebijakan untuk membuka negara dan melakukan kontak dengan bangsa asing. Sebuah kebijakan yang sangat tidak populis, namun tidak dapat dihindari. Ia lalu menyampaikan usulan Perry ke semua daimyô. Ini merupakan langkah bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua setengah abad bakufu Tokugawa berkuasa. Peristiwa ini juga membuka pintu diskusi dan kritik terhadap seluruh kebijakan bakufu walaupun berdampak pula dengan turunnya prestise dan wewenang Tokugawa.
“Rayuan” Abe kepada para daimyô tidak menghasilkan konsensus nasional. Sebagian besar daimyô menolak bangsa asing, namun membuat pernyataan ambigu. Sekitar sepertiga wilayah feodal (han) yang paling berpengaruh menyadari bahwa Jepang harus membuat kesepakatan dagang dengan bangsa asing dan keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memperkuat pertahanan. Sebagian yang lain menentang perdagangan, tetapi mengusulkan untuk membuat cukup kesepakatan guna memberikan waktu untuk menyiapkan kekuatan militer. Sisanya meminta Jepang tidak membuat kesepakatan apapun dan mengusir keluar bangsa Amerika.
Kondisi yang tidak jelas itu akhirnya memaksa Abe untuk menerima sebagian besar usul Perry. Dalam perundingan di Yokohama, di bawah meriam kapal-kapal AS, Perry menunjukkan sikap tidak mau berkompromi. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret 1854, ditandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan Jepang-AS (Nichibei Washin Jôyaku). Dalam perjanjian ini disepakati untuk membuka dua pelabuhan yang oleh Jepang dianggap kurang penting dan terisolasi, yaitu Shimoda, yang terletak di ujung Semenanjung Izu yang bergunung-gunung, dan Hakodate, yang berada di Hokkaido. Mereka juga menyepakati untuk menempatkan konsulat AS di Shimoda dan berjanji untuk memperlakukan para awak kapal yang kapalnya karam dengan baik. Tidak ada pasal yang menyangkut hak berdagang dalam perjanjian ini. Perjanjian serupa kemudian juga ditandatangani oleh Jepang dengan Inggris, Rusia, dan Belanda.
Perjanjian Dagang dengan Bangsa Barat
Sesuai dengan Perjanjian Persahabatan Jepang-AS, AS segera menempatkan konsulat jenderalnya di Jepang. Townsend Harris, seorang mantan pengusaha yang ditunjuk sebagai konsul jenderal tersebut, tiba di Shimoda pada bulan September 1856. Harris memegang peranan yang sangat penting dalam membujuk dan menekan bakufu agar segera membuka hubungan perdagangan dengan AS. Di tengah krisis itu, untuk pertama kalinya, shôgun meminta pertimbangan kaisar agar dapat memecahkan masalah tersebut. Namun, Ii Naosuke, Abe Masahiro, dan Tokugawa Yoshinobu (Keiki), yang merupakan para pembela bakufu, mendesak bakufu agar menandatangani perjanjian dengan AS dalam rangka pembukaan hubungan perdagangan itu. Ii Naosuke, yang ditunjuk sebagai penasihat senior (tairô), pun menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan Jepang-AS (Nichibei Shûkô Tsûshô Jôyaku). Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli 1858 ini, Jepang harus membuka empat pelabuhan lain diluar Hakodate untuk perdagangan bebas, yakni Kanagawa, Nagasaki, Niigata, dan Hyogo. Selain itu, ditetapkan pula dua buah poin yang bagaimanapun juga tidak dapat disebut sebagai perjanjian yang seimbang. Hal itu disebabkan oleh karena perjanjian ini menghalangi Jepang dari pemberlakuan bea masuk untuk barang-barang impor secara bebas dan mengizinkan hak ekstrateritorial, di mana orang-orang asing yang terbukti melakukan tindak kriminal di Jepang tidak dapat diadili sesuai dengan peraturan Jepang, tetapi dihukum sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka berasal.
Perjanjian dengan AS tersebut bukan merupakan satu-satunya perjanjian dagang yang ditandatangani oleh Jepang dengan Barat. Setelah perjanjian dengan AS itu ditandatangani, Duta Besar Khusus Inggris yang bernama Lord Elgin mempelajari perjanjian Harris, kemudian mencontohnya, dan menggunakannya sebagai perjanjian bagi Inggris dengan menambahkan pasal yang menyangkut perlakuan yang sama bagi semua negara yang berdagang dengan Jepang. Elgin menyelesaikan perundingan tersebut dalam waktu dua hari dan pada tanggal 26 Agustus 1858, perjanjian tersebut ditandatangani. Tidak lama kemudian, perjanjian serupa juga ditandatangani dengan Perancis, Rusia, dan Belanda. Dengan begitu, masa isolasi negara yang telah berlangsung selama lebih dari dua abad berakhir. Meskipun demikian, hal tersebut menyebabkan Jepang terperangkap dalam kekacauan internasional.
Kekacauan itu tak lain disebabkan oleh menonjolnya dominasi negara-negara Barat tersebut terhadap Jepang. Hal ini muncul akibat negara-negara tersebut menganggap bangsanya jauh lebih unggul dan jauh lebih beradab daripada bangsa-bangsa di Timur, tak terkecuali Jepang, maka mereka tidak ingin disetarakan dengan bangsa-bangsa yang masih “terbelakang” itu. Dominannya negara-negara Barat terlihat dengan adanya ketidakadilan dalam perjanjian tersebut. Negara-negara Barat tidak memberikan kebebasan untuk menentukan bea masuk barang-barang impor. Sementara, negara-negara tersebut bisa dengan mudah menikmati hak ekstrateritorial.
Restorasi Meiji
Tindakan sewenang-wenang negara-negara Barat tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh kelompok-kelompok yang berkuasa di Jepang walaupun bakufu telah menandatangani perjanjian dengan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, gerakan-gerakan antiasing terus bermunculan untuk membersihkan Jepang dari pengaruh-pengaruh asing, terutama Barat. Pada bulan September 1862, sekelompok samurai dari klan Satsuma membunuh seorang warga negara Inggris dan melukai dua orang Inggris lainnya di Namamugi, dekat Kanagawa. Insiden ini benar-benar membuat Inggris murka sehingga mengirimkan armadanya ke markas besar klan Satsuma, kemudian membombardir dan meratakan sebagian wilayah di Kagoshima. Sentimen antiasing yang disertai tindakan kekerasan juga dilakukan oleh klan Choshu dengan menembakkan meriam ke arah kapal-kapal asing yang berada di Selat Shimonoseki. Namun, upaya balas dendam yang dilakukan oleh Inggris dengan bantuan AS, Perancis, dan Belanda berhasil memaksa klan Choshu menyerah.
Mengingat banyaknya frekuensi insiden berdarah yang melibatkan serangan yang dilakukan oleh para rônin atau samurai terhadap orang-orang asing, Rôjû Ando Masanobu menyatakan, “If you ronins must quench your irrepressible passions with blood, kill me or even do away with the Shogun in a rebellion, but do not precipitate a national crisis by taking the lives of foreigners!”
Pada tahun 1866, Shôgun Tokugawa Iemochi wafat. Ia digantikan oleh Tokugawa Yoshinobu (Keiki). Pada awalnya, Yoshinobu menolak untuk menduduki posisi shôgun karena menurutnya dengan posisi yang sebelumnya sebagai kepala rumah tangga samurai (buke no tôryô), ia sudah memiliki hak istimewa dalam kewenangan politik. Sudah merupakan suatu hal yang diakui orang banyak bahwa shôgun bertanggung jawab untuk menyerang dan mengalahkan orang-orang “biadab” dari luar negeri. Oleh karena itu, Yoshinobu yang menyadari mustahilnya mengusir orang-orang Barat dari Jepang, merasa enggan untuk menerima tanggung jawab tersebut. Akan tetapi, penafsiran terhadap kondisi tersebut tidak menghalangi para pendukung Yoshinobu untuk mendesaknya agar ia menerima posisi shôgun sehingga akhirnya Yoshinobu pun terpaksa menduduki posisi shôgun.
Pada masa jabatan Yoshinobu, situasi politik dan ekonomi negara menjadi semakin kacau. Akibat kekacauan tersebut, muncul perusakan rumah-rumah (uchikowashi) secara besar-besaran di Edo dan Osaka. Di samping itu, terjadi pula pemberontakan petani di seluruh Jepang. Di tengah kekacaubalauan itu, Yoshinobu yang merupakan shôgun ke-15, memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada kaisar. Hal ini dilakukan untuk menghindari krisis. Pada bulan November 1867, Kaisar Meiji menyatakan berakhirnya pemerintahan bakufu dan restorasi pemerintahan kekaisaran setelah Jepang selama hampir tiga abad dikuasai oleh bakufu.
Bersamaan dengan itu, pemerintah yang baru mengumumkan kepada negara lain mengenai pembaharuan susunan pemerintahan. Kepada rakyat Jepang, diumumkan pula doktrin tentang sikap bersahabat dengan bangsa lain. Karena pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan sebagian besar merupakan orang-orang yang pada masa-masa akhir pemerintahan bakufu giat memproklamirkan doktrin yang berbunyi “Muliakan kaisar, usir orang-orang asing” (sonno jôi), maka perasaan untuk melawan kekuatan asing dan keinginan untuk menaikkan prestise Jepang di mata dunia sangat kuat.
Sebelum kejatuhan bakufu, sesungguhnya kekaisaran telah menyetujui perjanjian perdagangan dengan negara-negara Barat dan dibukanya pelabuhan di Hyogo. Akan tetapi, rakyat tidak mengetahui bahwa kekaisaran telah melepaskan sikap antiasing. Jadi, dapat dimaklumi apabila pengumuman pemerintah mengenai sikap yang lebih bersahabat dengan bangsa asing mengagetkan banyak pihak, terutama dari kalangan konservatif. Mereka menyerang orang-orang yang mendukung internasionalisasi Jepang dan orang-orang asing yang masuk ke Jepang. Peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan antiasing tersebut menyebabkan hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara Barat semakin buruk. Namun, gerakan-gerakan tersebut kemudian memudar seiring dengan semakin meluasnya westernisasi di Jepang pada awal Zaman Meiji.
Upaya Merevisi Perjanjian-perjanjian yang Tidak Adil
Westernisasi juga turut digencarkan oleh pemerintah Meiji untuk memperkuat posisi Jepang dalam rangka mengupayakan revisi atas perjanjian-perjanjian yang tidak adil. Hal itu disebabkan oleh penolakan negara-negara Barat untuk merevisi perjanjian-perjanjian tersebut karena mereka menganggap bahwa Jepang belum menyelesaikan proses untuk mengubah bentuk negaranya menjadi negara yang modern. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara yang beradab dan tercerahkan walaupun untuk itu sampai-sampai harus mengadopsi sopan santun dan adat istiadat Barat. Sebagai simbol dari tren baru ini adalah Rokumeikan, yang dibangun di Hibiya, Tokyo, pada tahun 1883. Rokumeikan dibangun sebagai tempat berkumpul bagi para “pejabat” Jepang dan orang-orang asing. Di sana mereka dapat berpesta dan berdansa.
Pada masa itu pula, pemerintah melakukan upaya untuk memperbaiki hukum sipil, perdagangan, dan kriminal Jepang secara substansial dengan mengikuti sistem hukum yang ada di Barat. Terlebih lagi, bersamaan dengan persiapan untuk menghapus pengadilan konsuler yang memberlakukan hak ekstrateritorial, pemerintah mengambil langkah-langkah aktif untuk memperbaiki akomodasi penjara bagi para tahanan asing. Pemerintah juga membuat perbaikan-perbaikan pada kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya dengan memperbolehkan hakim-hakim dari negara lain duduk di pengadilan Jepang. Selain itu, pemerintah mencoba untuk memperoleh hubungan yang baik dengan negara-negara lain dalam berbagai cara agar dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk merevisi perjanjian-perjanjian yang tidak adil. Walaupun begitu, ketika rakyat Jepang mendengar bagaimana cara-cara pemerintah menjilat kepada negara-negara Barat, kritik-kritik terhadap pemerintah pun memuncak.
Perjanjian-perjanjian tidak seimbang tersebut juga tidak dapat dibatalkan begitu saja karena bagaimanapun juga, saat itu Jepang belum memiliki konstitusi yang tertulis. Pemerintah negara-negara Barat memberikan syarat bagi Jepang untuk memiliki konstitusi yang tertulis jika ingin membatalkan perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang. Oleh karena itu, Jepang berusaha untuk mempelajari konstitusi negara-negara Barat agar dapat menyusun konstitusi sendiri yang modern. Usaha itu akhirnya tercapai setelah pada tahun 1889, Jepang berhasil mengeluarkan konstitusi tertulisnya yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji. Konstitusi itu pun menjadi salah satu konstitusi terbaik di dunia ketika itu dan membuat Jepang menjadi satu-satunya negara di Asia yang memiliki konstitusi tertulis pada waktu tersebut. Di tahun yang sama pula, didirikan sebuah parlemen yang dikenal dengan nama Diet. Dikeluarkannya Konstitusi Meiji dan didirikannya Diet merupakan suatu kemajuan dalam proses demokratisasi di Jepang. Meskipun demikian, perjanjian-perjanjian yang tidak adil tidak secara otomatis dapat dibatalkan sehingga pemerintah lagi-lagi masih harus berupaya ekstrakeras untuk bernegosiasi dengan negara-negara Barat sehingga dapat merevisi perjanjian-perjanjian tersebut.
Dalam rangka negosiasi dengan negara-negara Barat itu, pemerintah Meiji mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi ke AS, Prusia (sekarang merupakan bagian dari Jerman), Perancis, Inggris, dan Rusia untuk mengusulkan perbaikan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Misi diplomatik ini dilaksanakan sejak tahun 1871 selama lebih kurang dua tahun. Akan tetapi, semenjak awal, melalui perundingan yang konkret dengan AS, jelas terlihat bagaimana sulitnya mengusahakan perbaikan tersebut. Malah, dalam pembicaraan dengan Inggris, Jepang didesak untuk mengeluarkan jaminan terhadap kebebasan untuk mengadakan perjalanan di Jepang bagi orang-orang asing. Ini adalah reaksi terhadap kebijakan politik Jepang yang melarang orang-orang asing untuk mengadakan perjalanan di luar batas radius kurang dari 40 km dari pelabuhan-pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan.
Upaya merevisi perjanjian-perjanjian yang tidak adil juga dilaksanakan melalui negosiasi-negosiasi oleh para menteri luar negeri di masa pemerintahan Meiji mulai tahun 1873 sampai tahun 1896. Dalam kurun waktu tersebut, ada lima orang yang menjabat sebagai menlu. Menlu Terajima Munenori mengadakan perundingan untuk memperoleh kembali hak-hak tarif pada tahun 1876, namun gagal. Penggantinya, Inoue Kaoru, berusaha membenahi hukum dalam negeri dan menggalakkan gejala westernisasi. Akan tetapi, penegasan yang terlalu berlebihan pada westernisasi dan persetujuan untuk mengangkat hakim-hakim asing di pengadilan Jepang membuatnya banyak mendapat kecaman dari rakyat. Menlu setelahnya, Okuma Shigenobu, menerima tanggung jawab untuk melaksanakan perundingan ulang terhadap masalah ini. Ia menyetujui pengangkatan hakim-hakim asing sehingga ia pun akhirnya terpaksa mengundurkan diri akibat tekanan publik. Menlu kelima, Mutsu Munemitsu, mengadakan pembicaraan dengan pemerintah beberapa negara Barat untuk merevisi perjanjian-perjanjian tak berimbang yang pernah ditandatangani oleh Jepang dengan negara-negara tersebut. Upayanya tak sia-sia karena pada tahun 1899, ditandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris yang berhasil mengembalikan kedaulatan Jepang. Keberhasilan ini pun diteruskan dengan penandatanganan perjanjian-perjanjian serupa dengan negara-negara lainnya. Dengan begitu, Jepang berhasil melepaskan diri dari ketidakadilan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat setelah melalui perjuangan panjang selama lebih kurang empat puluh tahun yang sangat melelahkan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan Jepang dalam merevisi perjanjian-perjanjian tidak adil tersebut. Misalnya, semakin terpecahnya kekuatan di negara-negara Barat, seperti munculnya perselisihan antara Jerman dan AS akibat persaingan dalam memperoleh keuntungan bagi negerinya masing-masing. Di lain pihak, rakyat Jepang semakin bersatu untuk melawan kekuatan Barat.
Kesimpulan
Kebijakan pembukaan negara yang dikeluarkan di Jepang pada masa pemerintahan bakufu Tokugawa (abad ke-19) menuai pro dan kontra. Pendapat yang pro muncul karena ada beberapa golongan yang beranggapan bahwa Jepang harus membuka diri terhadap bangsa asing mengingat kebijakan isolasi negara telah menyebabkan negeri ini cukup tertinggal, terutama dalam bidang teknologi dan militer. Oleh karena itu, negara harus dibuka agar dapat melaksanakan modernisasi. Sementara, pendapat yang kontra dilontarkan oleh golongan yang konservatif, bukan hanya karena kebijakan tersebut dinilai menginjak-injak martabat bangsa melainkan juga akibat kuatnya tekanan dari pihak asing, yaitu negara-negara Barat, dalam pengambilan kebijakan tersebut. Desakan Barat, dalam hal ini AS dengan Komodor Perry sebagai utusan resminya, telah membuat bakufu harus mempertimbangkan untuk membuka negara. Bagi bakufu, ketika itu tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan selain membuka negara. Terlebih lagi, AS tidak hanya melakukan desakan, tetapi juga sudah melakukan tindakan yang berupa ancaman sehingga mau tidak mau bakufu menandatangani sebuah perjanjian persahabatan antara Jepang dan AS pada tahun 1854. Dua tahun setelah perjanjian ini ditandatangani, disepakati perjanjian lainnya, yaitu Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan Jepang-AS yang dirasakan tidak adil sebab hanya menguntungkan pihak AS, sedangkan Jepang menjadi pihak yang dirugikan. Jepang dirugikan karena tidak diperkenankan untuk memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang impor dan pemberlakuan hak ekstrateritorial. Hak ekstrateritorial ini menyebabkan orang-orang asing yang melakukan tindakan kriminal di Jepang tidak dapat diadili dengan hukum Jepang, tetapi dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara asal mereka.
Perjanjian tersebut tidak hanya ditandatangani dengan AS. Perjanjian serupa juga turut ditandatangani dengan negara-negara Barat lainnya, seperti Inggris, Perancis, Rusia, Jerman, dan Belanda. Jepang terpaksa menyetujui perjanjian-perjanjian tersebut karena mereka sama sekali tidak siap untuk membuka hubungan dengan bangsa-bangsa Barat dalam bidang apapun akibat minimnya hubungan terbuka antara Jepang dan Barat pada masa pemerintahan bakufu Tokugawa selama dua abad lebih, sementara Barat terus mendesak mereka. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya perangkat hukum maupun perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan dengan bangsa asing. Sebagian besar masyarakat pun belum memahami baik dan buruknya hubungan dengan bangsa asing maka perjanjian-perjanjian tersebut menyebabkan kemarahan kelompok-kelompok yang berkuasa di Jepang. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan antiasing yang bertujuan untuk membersihkan Jepang dari pengaruh-pengaruh Barat bermunculan. Di samping itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum petani. Hal-hal tersebut menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi. Akibat krisis ini, Shôgun Tokugawa Yoshinobu memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada kaisar.
Pada bulan November 1867, Kaisar Meiji secara resmi menyatakan berakhirnya pemerintahan bakufu sekaligus pengembalian kekuasaan pemerintahan pada pihak kekaisaran. Di bawah pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang berusaha keras untuk merevisi perjanjian-perjanjian yang tidak adil. Namun, karena rendahnya posisi tawar Jepang, perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja. Negara-negara Barat mengisyaratkan bahwa Jepang harus menyelesaikan proses untuk mengubah negaranya menjadi negara modern dan memiliki konstitusi yang tertulis terlebih dahulu. Sebagai jawaban Jepang terhadap Barat, dengan gencarnya dilaksanakan westernisasi. Selain itu, disusun pula konstitusi modern mereka yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji, yang kemudian ditetapkan pada tahun 1889. Di samping itu, didirikan parlemen yang dikenal dengan nama Diet. Adanya Konstitusi Meiji dan Diet menunjukkan keseriusan pemerintah Meiji dalam membuat perangkat hukum dan perundang-undangan yang diperlukan Jepang dalam rangka membina hubungan dengan bangsa asing sekaligus memperlihatkan kemajuan dalam proses demokratisasi, salah satu ciri yang terdapat pada negara modern, di Jepang.
Meskipun demikian, perjanjian-perjanjian yang tidak adil tersebut tidak secara otomatis dibatalkan, maka pemerintah Meiji melakukan berbagai langkah diplomasi, di antaranya dengan mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi ke negara-negara Eropa dan AS antara tahun 1871-1873. Setelah misi Iwakura berakhir, perundingan dilakukan oleh para menteri luar negeri yang menjabat sejak tahun 1873 sampai tahun 1896. Berkat jasa menteri luar negeri-menteri luar negeri tersebut, terjadi banyak perubahan positif di dalam negeri. Hal ini dipertegas dengan adanya faktor nonteknis, yaitu terpecahnya kekuatan di Barat, di samping semakin bersatunya rakyat Jepang dalam menghadapi kekuatan Barat. Maka, perjanjian-perjanjian yang tidak adil itu pun berangsur-angsur berhasil direvisi sehingga berakhir pada tahun 1899. Jepang pun memperoleh kesetaraannya dengan bangsa-bangsa Barat.
No comments:
Post a Comment